Mengapa Orang Golput Pada Pilpres 2019?

lelakibugis

bermain.. terluka.. tertawa..

Catatan RinganWarita

Mengapa Orang Golput Pada Pilpres 2019?

Mengapa Orang Golput

Tak terasa gelaran Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 tinggal menghitung hari. Tapi rasanya jumlah orang golput pada Pilpres 2019 ini akan tetap tinggi. Begitu pun dengan Pileg 2019 yang diadakan bersamaan nanti.

Sebelum mengungkapkan beberapa alasan dan penyebab mengapa orang golput pada Pilpres 2019, dan juga pada Pileg 2019 nanti, mari kita berbicara data dan fakta mengenai golput yang terjadi di Indonesia.

Golongan Putih, kemudian disingkat menjadi golput muncul pertama kali pada Pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama pada masa orde baru. Tokoh yang terkenal memimpin gerakan ini adalah Arief Budiman. Namun, pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta Pemilu bagi yang datang ke bilik suara.

Selengkapnya mengenai sejarah dan perkembangan golput bisa dibaca di Golput di Indonesia dan Sejarahnya.

Apa itu golput dan mengapa orang golput?

Saat ini golput, secara sederhana, diartikan sebagai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi yang kita adakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Baik itu di tingkat kabupaten hingga tingkat nasional.

Apa itu golput?

Pada awalnya golput adalah orang yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya namun tetap datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mencoblos bagian warna putih, di luar logo partai, di kertas suara, dalam perkembangannya golput di Indonesia secara umum kini terbagi dua jenis.

Golput jenis pertama adalah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan sengaja tidak datang ke TPS atau tidak bisa datang datang ke bilik suara karena alasan tehnis, misalnya terkendala masalah administrasi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan golput jenis kedua adalah orang – orang yang tetap datang ke bilik pencoblosan tapi sengaja membatalkan suaranya dengan cara seperti pada awal gerakan golput. Bedanya adalah kalau semasa orde baru kaum golput mencoblos di luar gambar partai, maka pada pemilu setelah orde baru tumbang mereka mencoblos di luar gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden atau gambar calon anggota legislatif. Ada juga yang memilih mencoblos semua gambar dengan tujuan menjadikan suaranya tidak sah.

Sementara itu, Endang Sari, Komisioner Komisi Pemilhan Umum (KPU) Makassar membagi golongan putih ini menjadi tiga kelompok yaitu;

  1. Golput administratif yaitu orang yang menjadi golput karena tidak memenuhi syarat administrasi untuk memilih.
  2. Golput apatis yaitu orang – orang yang sebenarnya sangat paham dengan tujuan pemilu tapi mereka menganggap menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih adalah sama saja, tidak akan ada gunanya. Pemilu tidak akan mengubah nasib mereka karena sistem politik yang bobrok atau tidak menarik. Atau, tawaran calon dari parpol tidak menarik atau tidak sesuai harapan.
  3. Golput apolitis adalah orang – orang yang memang tidak tertarik dan masa bodoh pada proses politik. Mereka akan memilh tinggal di rumah atau sekalian berlibur saat hari pemilihan.

Fenomena Golput di Makassar

Untuk Makassar sendiri, Endang mengakui jika tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi ini masih sangat rendah. Untuk Pilkada serentak 2018 kemarin, tingkat partisipasi warga Makassar adalah yang terendah di Sulawesi – Selatan yaitu 58.8 %. Belum lagi ketika kita bicara soal pilwalkot Makassar yang menghebohkan karena pemenangnya adalah kotak kosong. Fenomena ini, kemenangan kotak kosong pada pilkada, pertama kalinya terjadi di Indonesia, dan itu terjadi di Makassar.

Ada banyak faktor yang bisa jadi penyebab fenomena ini sehingga tidak bisa digeneralisir. Beberapa faktor itu antara lain; ada yang mengatakan figur calon walikota yang ditawarkan tidak menarik, tingkat rasionalitas pemilih di Makassar tergolong tinggi di atas rata-rata, ada juga yang ingin mengkritik sistem, dan ada juga yang berpendapat ada kekuatan ‘behind the scene’ yang bekerja, juga ada yang menyatakan kalau warga Makassar malas berpartisipasi.

Butuh penelitian ilmiah untuk mengetahui atau mengambil kesimpulan dari fenomena ini. Namun, satu hal yang bisa kita lihat bahwa ini bisa jadi karena tingkat rasionalitas warga Makassar memang tinggi. Bisa jadi pula, kemenangan kotak kosong ini adalah bentuk respon warga Makassar terhadap sistem politik yang tidak menawarkan pilihan calon pemimpin yang bagus. Juga menunjukkan bahwa warga Makassar tidak bisa didikte oleh sistem politik dominan yang hanya menawarkan dan memaksa memilih satu calon. Mereka melakukan perlawanan dengan cara datang ke TPS dan memenangkan kotak kosong.

Terkait dengan angka partisipasi memilih yang sangat rendah, tingkat partisipasi Makassar ada di Kecamatan Tamalate yang hanya 47%. Penyumbang terbesar rendahnya partisipasi ini terjadi di kawasan Manuruki, di mana banyak kos-kosan mahasiswa. Penelusuran lebih jauh KPU Makassa menemukan bahwa daerah terendah untuk tingkat kelurahan ada di Kelurahan Masale, Kec. Panakukkang yang merupakan kawasan elit yang hanya 37%, ini di luar kelurahan yang merupakan kawasan perkantoran dan pergudangan.

Pemetaan yang dilakukan oleh KPU Makassar ini menemukan bahwa kawasan yang memiliki angka partisipasi rendah adalah “yang sangat dominan kami dapati pada semua kelurahan adalah angka partisipasi yang sangat rendah justru disumbang oleh kalangan yang sangat terdidik yaitu kalangan kampus” lanjut Endang.

Sebaliknya, angka partisipasi tertinggi terjadi pada Kecamatan Sangkarrang yang merupakan area kepulauan dan yang kedua adalah Kecamatan Ujung Tanah yang berkisar pada angka 64% dan 63%. Angka ini masih sangat jauh dari target nasional yang menetapkan angka partisipasi sebesar 77.5%.

Akan tetapi, lebih lanjut Endang mengungkapkan “bahwa ternyata angka partisipati yang tinggi dari kecamatan lain bukan terjadi karena partisipasi aktif masyarakat yang kemudian memberikan suaranya dengan kritis, dengan rasional untuk menentukan pemimpin berdasarkan visi, gagasan dan pilihan terbaik mereka tetapi karena persoalan mereka dimobilisasi. Money politic, laporan terjadinya banyak sekali money politic justru di dua daerah tersebut yaitu Kec. Sangkarrang dan Kec. Ujung Tanah”

Fenomena yang terjadi di Makassar dan temuan KPU Makassar, setidaknya mengindasikan bahwa warga yang secara kesadaran politik rendah terjadi di kecamatan kepulauan dan pesisir, sehingga mudah dimobilisasi oleh elit lokal. Sebaliknya, warga yang memiliki latar pendidikan bagus justru menunjukkan sikap politik mereka justru dengan memilih untuk tidak berpartisipasi aktif pada proses pemilihan.

Orang Golput adalah buah kegagalan Parpol

Selama ini, masyarakat pemilih selalu dianggap pragmatis karena terlibat dalam politik transaksional yaitu memilih calon, baik itu dalam pilpres maupun pileg, karena iming-iming money politic, atau sembako, bukan karena rekam jejak, visi – misi, gagasan atau tawaran apa yang akan dilakukan oleh para calon.

Politik transaksional inilah yang menyebabkan biaya politik di negeri ini menjadi sangat tinggi. Tidak mengherankan jika korupsi masih dan akan terus terjadi. Para elit itu akan menghalalkan segala cara untuk mengejar balik modal selama berkuasa, juga untuk membeli kekuasaan kembali pada periode berikutnya.

Masalahnya adalah, yang selalu menjadi sorotan adalah pemilih, bukan pada sodoran apa yang bisa menjadi pilihan bagi pemilih. Dalam sistem demokrasi kita saat ini, penentu siapa yang akan jadi pemimpin dan wakil rakyat ditentukan oleh partai politik. Sementara itu sistem perekrutan dan pengkaderan partai yang ada di Indonesia belum bisa diharapkan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang seperti kita harapkan.

Indikasi bahwa regenerasi dan kaderisasi parpol gagal berjalan adalah tawaran figur yang mereka sodorkan. Pada pemilihan anggota legislatif 2019 ini, berdasarkan data Formappi, setidaknya 94 persen anggota DPR 2014-2019 dicalonkan kembali oleh partai politik menjadi caleg DPR RI. Pertanda lain adalah para artis yang hadir sebagai caleg sebagaian besar berperan hanya sebagai vote getter alias peraup suara pemilih.

Belum lagi jika kita berbicara soal banyaknya kepala daerah dan anggota dewan baik itu dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat yang tertangkap melakukan korupsi. Indonesian Corruption Watch merilis sepanjang 2004 hingga 2018 sebanyak 104 kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Pemberitaan mengenai tertangkapnya salah satu caleg oleh KPK belum mereda, seorang anggota DPR RI menyusul kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh komisi anti rasuah. Pada kasus caleg bernama Bowo Sidik, tidak tanggung – tanggung, KPK menyita uang senilai delapan milyar yang terdiri dari pecahan Rp. 20.000,- dan Rp 50.000,-. Uang sebanyak itu sudah terbagi ke dalam empat ratus ribu amplop dan konon dipersiapkan untuk serangan fajar sesaat sebelum pelaksanaan pemilihan nanti.

Sementara OTT terbaru melibatkan Markus Nari, seorang politikus asal Sulsel. Markus diduga menerima uang untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek pada tahun anggaran 2013. KPK menduga Markus menerima Rp 4 miliar, yang diserahkan oleh eks pejabat Kemendagri, Sugiharto, yang kini menjadi terpidana kasus e-KTP. Kasus ini pula yang membuat Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, mendekam dalam penjara dan divonis 15 tahun pada 2017 lalu.

Setya Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang termasuk dalam lima ketua umum partai politik yang terjerat OTT KPK. Sebelumnya, pada tahun 2013, Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat dan Lutfi Hassan Ishak Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera terlebih dahulu tersandung kasus korupsi. Keduanya dihukum 14 tahun dan 16 tahun penjara untuk kasus berbeda.

Setelah itu, pada tahun 2014 Suryadharma Ali Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertangkap korupsi kasus dana haji. Suryadharma Ali kemudian kena vonis 10 tahun penjara. Romahurmuziy, yang menggantikannya sebagai Ketua Umum PPP, ironisnya juga tertangkap KPK baru – baru ini. Penangkapan ini terkait kasus jual beli jabatan pada Kementerian Agama.

Untuk legislatif, sebanyak 229 anggota DPRD – DPR RI yang tersandung kasus rasuah pada periode yang sama. Masih ingat kasus korupsi berjamaah anggota DPRD Malang? Ironisnya, pada pileg 2019 ini ada 81 caleg petahana yang maju kembali mencalonkan diri.

81 Caleg Eks Napi kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. Hal seperti inilah yang membuat jumlah orang golput tidak berkurang. (IDN Times)
81 Caleg Eks Napi kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. Hal seperti inilah yang membuat jumlah orang golput tidak berkurang. (IDN Times)

Partai politiklah yang mengajukan para kepala daerah dan anggota legislatif tersebut untuk maju dalam pemilihan sebagai pemimpin publik. Dengan catatan seperti di atas, bagaimana bisa mempercayakan suara pada mereka? Adalah wajar jika sebagian pemilik hak suara memutuskan untuk tidak ikut memilih pada gelaran pesta demokrasi 2019 ini.

Pilihlah  yang terbaik dari yang terburuk” adalah pernyataan yang menandakan bahwa proses demokrasi kita memang tidak bisa menampilkan figur terbaik – terbaik yang dimiliki bangsa ini. “Kalau tidak ada yang bagus, kenapa harus memaksa memilih yang buruk?” Mungkin seperti itu pikiran orang – orang yang memilih golput.

Begitu pun pada pemilihan presiden 2019 ini yang hanya menyodorkan dua pasangan. Keterbatasan calon-calon pilihan pemimpin bukan terjadi karena kita tidak memiliki calon pemimpin yang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik tapi lebih ke upaya parpol – parpol besar melanggengkan kekuasaan.

Mulai dari syarat pembentukan partai yang dipaksakan nasional, kecuali Aceh yang memiliki keistimewaan, sehingga hanya partai-partai modal besar yang dapat ikut pemilu. Parpol – parpol modal besar itu kemudian membuat sistem presidential threshold, di mana seseorang hanya bisa dicalonkan sebagai presiden jika didukung 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Dengan sistem seperti itu, mau tidak mau parpol terpaksa bergabung menjadi kekuatan modal yang lebih besar agar dapat mencalonkan seseorang sebagai presiden. Tentu saja kemudian menutup peluang munculnya pemimpin pilihan alternatif. Pada 2019 ini, dua pasangan peserta pilpres pun hanya pengulangan pilpres 2014.

Para pemilih yang kecewa pada petahana dan tidak percaya oposisi yang menantang pun pada akhirnya akan memilih menjadi golput. Bagi mereka, sistem demokrasi kita sangat tidak menarik karena tidak bisa menawarkan alternatif calon pemimpin yang bisa memenuhi harapan mereka.

Ditambah lagi kedua pasangan capres tidak begitu berhasil menyampaikan gagasan mereka para para calon pemilih. Gagasan – gagasan kedua capres yang beredar selama ini di media sosial justru tenggelam oleh isu – isu receh yang saling dilemparkan oleh barisan pendukung kedua kubu. Mereka sibuk saling menyerang dengan menampilkan kelemahan lawan tapi lupa menyampaikan nilai lebih yang dimiliki oleh pasangan yang mereka dukung.

Setali tiga uang dengan pemilihan presiden, pemilihan calon anggota legislatif pun sama. Bahkan lebih parah. Sebanyak 7.968 nama terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan memperebutkan 575 kursi DPR RI dari 80 daerah pemilihan yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 3.387 atau 59.53% calon legislatif Pileg 2019 yang berdomisi bukan di wilayah dapilnya.

Lalu, jika wakil rakyat bertempat tinggal bukan di dapil, bagaimana ia bisa menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan warga dan berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan para pemilihnya? Banyaknya jumlah caleg yang berdomisili di luar dapil ini juga salah satu tanda gagalnya proses kaderasisasi partai politik. Dan, ini terjadi merata pada semua parpol peserta pemilu 2019.

Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang diadakan bersamaan membuat mata dan perhatian kita lebih tertuju pada Pilpres. Kesempatan bagi para caleg itu untuk memperkenalkan diri pada pemilih pun tersita oleh keriuhan kampanye pilpres. Ruang publik kita terpenuhi oleh caci maki kedua pendukung capres.

Sayangnya, dengan kondisi demikian, dari sekian banyak caleg yang bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD, saya nyaris tak menemukan adanya caleg yang mampu menarik perhatian pemilihnya dengan cara kreatif.

Semuanya seragam. Menjajakan diri melalui baligho. Minim informasi. Hanya nama, nama partai, nomor urut partai dan nomor urut caleg, plus slogan – slogan, jargon atau tagline basi nirmakna. Hampir tak ada yang menawarkan gagasan akan apa yang akan mereka lakukan ketika terpilih kelak.

Saya menemukan satu baligho caleg yang mencantumkan visi – misi dan programnya, tapi malah membuat saya yakin untuk tidak memilihnya. Apa yang ia cantumkan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif,  bukan wewenang yang akan dia dapatkan ketika terpilih, yah sesuai namanya sebagai calon anggota legislatif. Sang caleg tersebut malah memperlihatkan kalau ia tidak tahu untuk apa yang ia kerjakan nanti.

Sepertinya kita tidak memiliki caleg, juga timsesnya, yang berpikir kreatif mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan media sosial, aplikasi percakapan atau jejaring pertemanan dalam mengkampanyekan diri. Padahal mudah saja sebenarnya, plus berbiaya murah.

Caranya? Bikin satu website, atau Fan Page Facebook, lalu pajang riwayat diri, rekam jejak yang membuktikan diri memiliki integritas bagus, unggah foto – foto kegiatan, tuliskan isu atau aspirasi apa yang akan diperjuangkan saat terpilih. Mau lebih kreatif? Bikin animasi, kartun atau video singkat yang berisi hal-hal di atas.

Setelah itu pasang iklan tertarget sesuai dapil dan rentang usia pemilih. Biarkan algoritma Facebook yang bekerja untuk menyasar target iklan yang sudah diatur dan disesuaikan. Gerakkan timses untuk menjaring nomer whatsapp dan alamat surel pemilih potensial lalu bagikan pranala website atau Fan Page FB ke calon pemilih yang berada di wilayah dapil.

Dengan cara ini, apa yang akan caleg sampaikan, baik itu rekam jejak mau pun kapasitas pribadi serta jualan apa yang akan dilakukan ketika terpilih, akan langsung sampai ke ponsel calon pemilih. Dampaknya bisa lebih memengaruhi orang untuk memilih.

Akan jauh lebih efektif dibanding mencetak begitu banyak baliho dan poster yang hanya berakhir sebagai sampah visual. Merusak pemandangan dan mengganggu para pengguna jalan dan mengotori tembok – tembok rumah orang.

Kecurigaan saya, mereka para caleg itu memang tidak punya jualan diri dan gagasan yang menarik sehingga merasa tidak perlu membuat kemasan yang bagus. Toh, apa gunanya kemasan bagus jika isinya kosong? Jadilah kita muak dengan serbuan wajah – wajah entah siapa yang katanya rela berjuang demi kita, rakyat.

Sudahlah tidak memiliki gagasan yang menarik, tak tahu pula mengemas diri dengan kreatif. Bagaimana mungkin bisa memilih orang – orang seperti ini? Bagaimana bisa mengharapkan mereka bisa menyelesaikan persoalan orang banyak kalau mereka tak kreatif mengikuti perkembangan zaman?

Tingginya potensi angka golput ini kemudian memunculkan respon beragam. Tak kurang dari para elite – elite pun turut mengancam. Seorang Romo Magniz menyebut golput adalah orang – orang bodoh dan benalu. Wiranto menyebut golput bisa dipenjara, MUI mengharamkan. Terakhir, Megawati Ketua Umum PDIP menyebut golput adalah pengecut. Apakah para golput ini akan berkurang? Saya rasa tidak. Mereka justru akan semakin berlipat ganda.

Lalu ada warganet yang mencibir para golput. Katanya, kalau mau memperbaiki sistem masuklah ke dalam. Iya ini bisa terjadi, sistem kita bisa perbaiki dari dalam kalau anda punya banyak modal untuk membuat partai lalu memengaruhi partai lain untuk bersepakat dengan mengikuti apa yang anda anggap ideal.

Baru mau maju jadi caleg saja anda akan berhadapan dengan mahar politik yang menjadi salah satu penyebab tingginya biaya ongkos politik. Menolak berarti anda tak akan bisa masuk jadi caleg. Ini baru caleg, belum tentu terpilih loh.

Daripada sibuk mengusik orang golput, jauh lebih bagus kalau anda turut memikirkan bagaimana sebuah sistem yang bisa membuat dan menjamin kaderisasi parpol bisa berjalan baik dan menghasilkan proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin – pemimpin terbaik bagi negeri ini.

Saya sendiri akan tetap ke bilik suara nanti dan menggunakan hak pilih. Saya akan langsung mencoblos kertas suara tanpa perlu membukanya. Toh, wajah – wajah di dalam kertas suara itu hampir sebagian besar tak saya kenal dan tak tahu akan melakukan apa ketika terpilih kelak.

Comments (10)

  1. Hahah.. Kalo langsung dicoblos tanpa buka kertas suaranya sama juga boong, dokter Tommy!

  2. Sangat filosofis ya sejarah golput ini, dan juga sebagai bentuk gerakan protes massa. Hanya saja golput sekarang ya golput yang kesannya bodo amat. Saya sangat sepakat saat kak Ancu bilang harusnya kita nda sepatutnya menyalahkan orang2 yang golput, karena kita harus melihat juga dari siai parpolnya. Parpil itu kadernya pasti banyak, harusnya mereka juga menguaung orang2 terbaiknya dan yang paling cocok memegang amanah dari rakyat.

  3. Saya dulu golput apatis. Sekarang tidak mi. Buat saya, saya sudah punya calon yang saya punya kriterianya, sesuai dengan hal yang seharusnya dimiliki pemimpin. Tapi baru untuk presiden dan DPRD provinsi. Tadi say coba cari caleg DPRD kota. Anak muda, datang ke rumah sama sepupuku, maksudnya saya cari di IG tadi, ndak ada ki akunnya. Aish mengecewakan. Kayaknya saya cari calon lain mi deh. Masak anak muda ndak gunakan Instagram? Saya saja pake

  4. Bagaimana mau nyoblos pileg, lha kebanyakan muke lama yang banyak masalah. Maleslah milih caleg tetapi kalo soal pilpres, aku sih punya pilihan.

  5. Golput mmg seakan jd budaya yg mengakar saat ini. Bnyk org golput jg krn ikut2an ji. Ada jg yg golput krn nnton video2

  6. Saya golput apatis yang kemudian dikuatkan oleh sistim administrasi yang tidak mendukung saya untuk memilih. Jadi kloplah hahaha

    Katanya negara demokrasi, tapi yang maju itu-itu juga. ya sama juga bohong
    nda akan ada perubahan signifikan kalau begitu caranya

  7. Kalimat penutupnya jleb banget nih kak. Memilih tanpa buka kertas suara, hehe

    Saya sendiri tidak tahu apakah pemilh tahun ini golput lagi atau nggak. Pemilu tahun 2014 lalu saya terpaksa golput karena kendala administrasi. Entahlah tahun ini. Tapi harapan saya sih semoga tidak golput karena satu suara itu sangat berharga kan?

  8. Ide bagus kak, memilih tanpa membuka kertas suara. Sampai sekarang saya dak tahu siapa yang akan saya pilih, mungkin harus sholat istighara dulu ini

  9. Saya sendiri baru satu kali ikut pemilu, dulu sewaktu pilgub dan pilwalkot. Untuk pilgub saya sah, tapi pilwalkot saya golput apatis😂

    Yah karena belum serek sama kedua calonnya krna priode kemarij mereka sepasang tapi pas periode ini mereka buat kolisi masing2. Jadi yah sama saja kan ekwkwk

Jika Berkenan Silakan Komentar di Sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.