Catatan RinganInternet

Yusniar dan Kasus UU ITE di Makassar dan Sulsel

Kasus UU ITE di Sulsel

Di luar Kasus UU ITE di Makassar, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar  yang menimpa Muhammad Arsad. Polres Kepulauan Selayar memeriksa dan menetapkan Muhammad Arsad sebagai tersangka pada tanggal 12 April 2014 karena isi pesan singkatnya kepada Bupati Kepulauan Selayar saat itu Drs. H. Syahrir Wahab yang berbunyi:

“Yang Terhormat Pak Bupati… Menurut info teman teman dari MK Perkara Pilkada Selayar No. 73/PHPU-D-VIII/ 2010, tertanggal 08 Agustus 2010 termasuk dalam kelompok berkas yang ditandatangani P’ Akil Muchtar dan siap investigasi”.

Drs. H. Syahrir Wahab melaporkan Drs. Muh Arsad, MM, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Selayar ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan Tindak Pidana ”Penghinaan Dengan Tulisan dan atau Perbuatan yang tidak Menyenangkan” karena isi pesan singkat itu.

Putusan PN Selayar menjatuhkan pidana 1 tahun penjara (17/9/2014) yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar (17/11/2014). Arsad dinilai melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ada pula Bripda Adrianto, seorang polisi yang bertugas di Polres Tana Toraja, yang juga sempat mendekam dalam tahanan karena status facebook-nya. Kasus Adrianto bermula pada Jumat (15/1/2016), melalui Facebook, polisi lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN) Batua, angkatan 39 tahun 2015 ini mengomentari penanganan aksi teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta.

Polisi muda yang bertugas di Sabhara Polres Tana Toraha ini terlihat memuji penanganan aksi teror yang dilakukan korps Bhayangkara. Namun, ia juga menyindir dan mempertanyakan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan teror di Thamrin itu. Pada akhir komentarnya ia menuliskan “TNI Penakut.”

Kasus ini tak berlanjut karena pihak Wakapolda Sulawesi Selatan saat itu, Brigjen Polisi Gatot Edy Pramono, secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan TNI. Juga, Kapolres Tana Toraja, AKBP Arief Satryo mengaku langsung menghukum dan menahan anak buahnya itu di sel tahanan.

Di Gowa juga terjadi kasus serupa yang menambah daftar kasus UU ITE di Makassar dan Sulsel. Di kabupaten yang berlangsung Makassar ini seorang pegawai negeri sipil (PNS) harus mendekam di penjara karena dilaporkan oleh bupatinya sendiri, Ichsan Yasin Limpo.

Kasus Fadli bermula dari obrolan dalam aplikasi percakapan LINE. Obrolan itu terjadi dalam grup alumni SMAN 1 Sungguminasa yang beranggotakan 7 (tujuh) orang. Fadli mengajukan kritik atas pembangunan yang dilakukan di kabupaten itu. Ternyata, percakapan tertutup itu sampai di tangan bupati. Sang bupati kemudian tersinggung dan melaporkan bawahannya.

Fadli Rahim memeluk Rukmini sang Ibunda usai pembacaan putusan - foto Mansyur Rahim/Rappler
Fadli Rahim memeluk Rukmini sang Ibunda usai pembacaan putusan – foto Mansyur Rahim/Rappler

Meski saksi ahli menyatakan tak ada pencemaran nama baik dalam pernyataan Fadli, Majelis Hakim PN Sungguminasa tetap memutuskan bahwa Fadli bersalah dan harus mendekam di penjara selama 8 (delapan) bulan. Tak hanya itu, Rukmini ibunda Fadli pun harus menjadi korban. Ibu Fadli yang merupakan seorang guru harus pindah mengajar ke wilayah terpencil karena kena mutasi.

*

Deretan kasus UU ITE di Makassar dan Sulsel ini bisa jadi hanya sebagian kecil mengingat tidak semua terdeteksi dan tercatat oleh Safenet. Misalnya, kasus seorang guru di Kab. Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang dilaporkan oleh bupatinya sendiri. Kasus ini tak sampai ke pengadilan karena guru tersebut meminta maaf pada sang bupati.

UU ITE ini sejatinya harus memberikan kepastian hukum bagi para netizen yang senantiasa menggunakan internet. Sayangnya, dalam penerapannya malah memberikan ketidakpastian hukum karena pasal karet yaitu Pasal 27 ayat 3 memiliki indikator dan batas pengikatnya terlalu abstrak dan tidak jelas.

Belum lagi masih ada aparat hukum yang masih kurang paham tentang tata cara menindaklanjuti kasus seputar UU ITE. Di kalangan penegak hukum pun yang sekarang masih terjadi perbedaan penafsiran UU ITE ini. Mau tidak mau, kita sebagai warga negara dan sekaligus netizen harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan keluh kesah di media sosial.

 

Jika Berkenan Silakan Komentar di Sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.