Betapa Tidak Menariknya Pilpres 2019

lelakibugis

bermain.. terluka.. tertawa..

Catatan RinganWarita

Betapa Tidak Menariknya Pilpres 2019

Pilpres 2019 Tidak Menarik

Indonesia baru saja menggelar hajatan besar, Pilpres 2019 dan Pileg 2019 secara bersamaan, untuk menentukan Presiden dan wakilnya, juga anggota dewan legislatif terhormat.

Hari pencoblosan pada tanggal 17 April adalah salah satu rangkaian dari pesta demokrasi panjang dan melelahkan. Tenaga dan psikis sebagian kita, orang Indonesia khususnya pendukung kedua kubu, sudah tergerus banyak oleh proses ini. Padahal,  ini baru fase ketiga dari fase penentuan kontestan (pasangan capres – cawapres) dan peserta pileg, masa kampanye, hari pencoblosan, dan nanti fase akhir yaitu penentuan.

Hal – Hal Yang Tidak Menarik Dari Pilpres 2019

Polarisasi yang sudah terjadi pada pilpres 2014 kini makin menajam pada pilpres 2019. Sebabnya tak lain tak bukan karena pilpres 2019 adalah pengulangan dari pilpres sebelumnya. Calon presiden yang ada hanya itu – itu saja, Jokowi dan Prabowo, yang kini bernama lengkap H. Ahmad Prabowo Subianto, begitu pun dengan koalisi pengusung mereka. Yang menjadikannya sedikit berbeda hanyalah pilihan wakil mereka. Jokowi memilih Ma’ruf Amin dan Prabowo memilih Sandiaga Uno.

Tampilnya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Jokowi juga menegaskan politik identitas dalam kancah pilpres ini. Pemilihan Ma’ruf Amin mungkin hendak melawan narasi bahwa Jokowi anti Islam dan pendukung komunisme yang terbangun sejak pilpres 2014. Juga untuk merebut kantong suara dari kalangan Islam. Jualan kedua kandidat sama: Agama. Kubu Prabowo yang didukung oleh PA 212 sudah terlebih dahulu memainkan ini dengan mengusung ‘pasangan hasil ijtima’ ulama’.

Politik Identitas

Penggunaan agama (Islam), baik itu dari narasi – narasi yang dibangun kedua kubu, juga  pelibatan ulama, Mar’uf Amin dan ijtima’ ulama, sebagai jualan tentu tidak lepas dari bahwa mayoritas warga Indonesia adalah umat Islam. Kantong suara yang sangat besar. Sayangnya, politik identitas ini menimbulkan dampak sosial yang sangat besar pada akar rumput dan masa pemulihannya akan memakan waktu lama. Belum tentu ketika Jokowi atau Prabowo terpilih nanti bisa menyembuhkannya selama masa memerintah nanti.

Hoaks – hoaks berisi fitnah dan kebencian yang diproduksi dan beredar masif di tengah masyarat dengan tingkat literasi rendah membuat perpecahan pada akar rumput makin besar. Ada banyak contoh betapa perbedaan pilihan presiden membawa dampak yang nyata dan besar.

Perdebatan – perdebatan disertai caci maki dari kedua kubu terpampang jelas di media sosial. Sebutan cebong kampret begitu mudah kita liat. Contoh lain misalnya penolakan supir ojek daring pada penumpangnya karena beda pilihan. Ada juga pemecatan sepihak dari atasan ke bawahan hanya karena bawahan memilih presiden lain dari pilihan atasan. Dan, masih banyak contoh lain.

Coblosan Pilpres 2019
Coblosan Pilpres 2019

Perbedaan pilihan pada Pilpres 2019 ini bahkan sudah sampai memakan korban jiwa. Gara-gara perdebatan di Facebook, Idris seorang warga Sampang, membunuh Subaidi, hanya karena perbedaan pilihan. Kalah jadi arang, menang jadi abu, pepatah yang tepat buat mereka. Subaidi tewas, Idris masuk penjara.

Dampak sosial ini akan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Betapa banyak silaturrahim dan hubungan pertemanan yang renggang bahkan putus karena Pilpres 2019 ini. Sayangnya, hingga artikel ini saya tuliskan, saya belum melihat ada satu ulama yang turun tangan untuk memperbaiki kondisi ini. Paling tidak, sekadar memberi himbauan di media seperti televisi atau media cetak, misalnya.

Presidential dan Parliement Threshold

Polarisasi menjadi dua kubu ini terjadi karena hanya ada dua pasangan peserta Pilpres 2019. Andai ada tiga atau lebih pasangan, perpecahan pada masyarakat tidak akan setajam ini. Adalah presidential threshold yang menyebabkan pertarungan dua pasangan capres – cawapres ini. Presidential threshold ini mensyaratkan parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Masalahnya, karena pilpres dan pileg pada tahun 2019 ini diadakan serempak, patokan jumlah kursi yang dipakai adalah hasil pileg 2014 yang mana tak ada satu pun parpol yang mencapai 25% suara. Syarat ini hanya memungkin tak lebih dari tiga pasangan presiden dan cawapres yang bisa bertarung memperebutkan RI 1.

Mau tak mau parpol harus berkoalisi. Watak elite partai yang tak mau jauh dari lingkaran kekuasaan membuat partai – partai pemerintah dan partai – partai oposisi solid mencalonkan kandidat yang sama pada Pilpres 2014. Tak ada figur baru yang muncul. Terjadilah pengulangan pertarungan yang mengakibatkan perpecahan yang makin tajam seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Begitu pun dengan parliament threshold yang menyaratkan hanya parpol yang meraih 4% suara yang bisa meloloskan wakilnya untuk duduk di Senayan sebagai anggota DPR – RI. Syarat ini menyebabkan dari 16 partai politik peserta pemilu, berdasarkan Quick Count (QC), sembilan parpol lama yang lolos. Tak satu pun partai baru yang bisa mengirimkan wakilnya di Senayan nanti.

Belum lagi jika melihat regenerasi dan kaderisasi parpol serta rekam jejak parpol – parpol ini, kemungkinan besar akan memunculkan anggota – anggota dewan periode 2019 – 2024 dengan kualitas yang tidak berbeda dengan periode 2014 – 2019 yang hanya mampu menghasilkan 51 Undang – Undang dari seharusnya 181 Rancangan Undang – Undang yang masuk Program Legislagi Nasional (Prolegnas).

Aturan parliament threshold yang membatasi hanya parpol peraih suara 4 % atau lebih yang bisa lolos ke Senayan juga membuat suara – suara pemilih yang mencoblos partai – partai kecil jadi tak terwakili. Secara presentase mungkin terlihat sedikit, namun jumlah pemilih tujuh partai yang tak lolos ke Senayan (Partai Garuda, Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, PBB dan PKPI) yang hampir mencapai 10 % tak bisa disepelekan begitu saja. Setidaknya ada 18 juta warga Indonesia yang tidak terwakili. Angka yang tidak kecil dalam sistem pemilihan one man one vote di mana satu suara tetap dihitung.

Baca Juga: Mengapa Orang Golput Pada Pilpres 2019?

Perolehan Suara Kedua Pasangan

Perolehan suara kedua pasangan, sekali lagi berdasarkan hasil Quick Count, yang menunjukkan angka pada kisaran 54 % – 46%, yang berarti tidak jauh berbeda dengan perolehan suara pada pemilhan presiden sebelumnya yaitu 53.15% untuk Joko Widodo (yang berpasangan dengan Jusuf Kalla) berbanding 46,85% milik pasangan Prabowo (kalau itu berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Angka ini semakin menegaskan pengulangan pertarungan Jokowi – Prabowo. Tidak ada perubahan signifikan dari suara mereka. Jokowi sebagai petahana yang memiliki waktu lima tahun memerintah pun tidak bisa bisa menambah pundi – pundi suara. Ini berarti apa yang ia lakukan selama jadi presiden pada periode 2014 – 2019 tidak mampu menambah pendukungnya. Pembangunan infrastruktur yang kencang ia lakukan ternyata tidak juga menambah jumlah pemilih. Hal ini mungkin bisa dibaca bahwa polarisasi pendukung kedua kubu sudah sangat tebal sehingga tidak mudah berpindah suara.

Pilpres 2019 Menelan Korban Jiwa

Penggabungan Pilpres 2019 dan Pileg 2019 yang diadakan serempak menjadikan pemilihan kali ini sebagai pemilihan terbesar yang pernah ada. Terdapat 5 kertas suara yang harus tersedia untuk setiap pemilih yaitu kertas suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRI – RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kab, itu berarti pemilihan kali ini membutuhkan 929.971.245 kertas suara.

Tercatat TPS sebanyak 810.329 dan jumlah pemilih sebanyak 185.994.249. Setiap TPS membutuhkan tujuh orang petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS), berarti akan ada setidaknya 5.672.303 petugas KPPS. Belum lagi jika menghitung petugas pada tingkat di atasnya, Panwaslu dan aparat keamanan.

Penggabungan Pileg dan Pilpres 2019 ini tentu saja membawa dampak pada meningkatnya tugas dan tanggung jawab PPS yang menjadi berlipat ganda. Banyaknya pekerjaan, mulai dari mempersiapkan TPS hingga hari pencoblosan dan penghitungan suara yang disertai tanggung jawab yang besar mengakibatkan banyak dari mereka yang kelelahan.

Pada hari pencoblosan, mereka bekerja dari pagi hari lalu dilanjutkan dengan penghitungan suara. Ada banyak form yang mereka harus  isi dengan sangat hati – hati. Salah satu saja, mereka harus membongkar dan memulai dari awal. Belum lagi ancaman pidana yang bisa menjerat mereka jika terjadi kesalahan dan terindikasi sebagai kecurangan.

Kelelahan fisik dan tekanan psikis yang besar ini akhirnya memakan korban. Setidaknya, berdasarkan dokumentasi @nasibaik di twitter, sudah 34 petugas PPS yang meninggal dunia.

Update: pemilik akun @nasibaik mengkonfirmasi angka petugas PPS per 21 April siang ini sudah mencapai 56 orang.

Belum lagi yang sakit, pingsan, melakukan percobaan bunuh diri hingga Ketua KPPS Sleman yang bunuh diri. Angka korban meninggal terkait Pileg dan Pilpres 2019 akan makin bertambah jika menghitung petugas Panwaslu dan aparat keamanan yang meninggal.

Ironisnya, apa yang mereka dapatkan tak sebanding dengan beratnya tanggung jawab yang harus mereka pikul. Dengan gaji hanya berkisar Rp. 300.000, – Rp. 500.000,- plus ketiadaan asuransi yang menjamin kesehatan dan keselamatan mereka, kondisi ini sungguh memilukan hati.

Tak hanya memakan korban jiwa, pemilihan kali ini disertai dengan berbagai kekurangan; pendistribusian logistik pemilu, tertundanya pemilihan di banyak TPS hingga tudingan – tudingan kecurangan mewarnainya. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar dan tersebar di banyak tempat dengan akses yang tidak merata, sudah seharusnya pemilihan dengan model seperti ini ditinjau ulang.

Comments (9)

  1. Keras kehidupanG bahas pilpres.
    Bahkan keluarga pun bisa saling coret kalo beda pilihan, haha…

    Gak ada yang beda daru tahun 2014.
    Sepertinya ke-2 kubu udah saling dendam kesumat.

  2. Lima tahun ke depan ini suram betul.
    Siapapun presidennya, isu yang digunakan untuk menggoyang akan tetap sama.

    Parlemen juga setali tiga uang.

    Menarik menunggu pertarungan 5 tahun depan ketika muka-muka baru akan muncul. Selama calon presiden masih dua pasang, saya tetap akan golput.

  3. Menurutku angka taksiran quick count belum bisa dijadikan patokan. Karena saya yakin 2014 merupakan kemenangan telak Pak Jokowi karena menggandeng tokoh besar dari Sulawesi, Pak JK. Berbeda dengan sekarang, representasi dari suara2 yang mendedikasikan pilihannya kepada masing2 pilihan entah itu 01 ataupun 02 belum bisa dipastikan, semua masih berupa asumsi dan hasil survei..hihi.

  4. Bagi saya memilih presiden saat pejoblosan sangat mudah. Cukup pilih satu atau dua terus tusuk, beres deh hahaha…

    Nah, yang sulit itu adalah memilih caleg. Tidak ada satupun yang saya kenal hahaha….Eh ada tawwa , caleg DPD ka kebetulan tetanggaka orangtuanya.

    • Untuk hasil akhir kita tunggu real count KPU saja 😀

      Btw mengenai petugas kpps memang tanggung jawab tidak sesuai bayaran.. di tps saya perhitungan suaranya tembus 30 jam..

    • Ada apa dengan PEMILU Indonesia? Sampai makan korban gitu, ckck. Hanya karena beda pilihan nyawa pun meregang, miris sekali ya kak.

  5. Eh ia sampai sekarang belum ada ulama yang turun bicara meredakan sengketa di 😅. Saya sampai meragukan kualitas ulama kita. Terlalu banyak kertas suara yang perlu dijoblos juga sangat membingungkan belum lagi fokus masyarakat di pemilihan presiden ji jadi dak ada ditau dan tak dipedulikan untuk pemilihan lainnya, padahal itu juga penting.

Jika Berkenan Silakan Komentar di Sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.