Saksi Ahli: Tak Ada Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Percakapan Itu

Kasus pencemaran nama baik melalui aplikasi percakapan LINE dengan terdakwa seorang PNS Gowa bernama Fadhli Rahim kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa tanggal 05 Februari 2015.
Saksi Ahli Kasus LINE Alwy Rahman - Mansyur Rahim
Persidangan kali ini adalah persidangan ke 13 dengan menghadirkan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa, Drs. Alwi Rachman, Dip. Tefl, yang merupakan ahli bahasa. Dalam keterangannya, dosen senior Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa tidak ada unsur pencemaran nama baik dalam percakapan itu.

Lebih lanjut, Alwy Rahman menambahkan percakapan dalam Line yang berisi 7 (tujuh) alumni SMA Negeri 1 Gowa itu, harus dilihat secara keseluruhan, tak hanya berdasarkan satu atau dua pernyataan. Setiap pernyataan dalam percakapan itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga yang harus dicari adalah konteks percakapan itu.
“Dalam kasus ini, percakapan dalam grup ini harus dilihat dari awal hingga akhir sehingga kita bisa menilai konteksnya secara penuh” ungkap dosen yang juga Ketua Lembaga Penerbitan Unhas itu.

Sebagai saksi ahli, Alwy Rahman melihat motif yang ada dalam percakapan itu adalah sebuah bentuk keprihatinan warga dan keinginan melihat Kab. Gowa maju. “Dari awal percakapan, di tengah percakapan hingga akhir percakapan selalu ada pernyataan untuk melihat daerah mereka, Gowa maju. Kalau pun ada pernyataan bernada negatif, itu adalah bentuk penegasan akan harapan mereka” ungkapnya dalam persidangan.

Sehari sebelumnya, Rabu (4/2/2015), persidangan kasus ini juga menghadirkan saksi ahli yaitu Direktur Eksekutif Information dan Communication Technology (ICT) Watch, Donny Budi Utoyo. Sebagai saksi ahli, Donny BU menjelaskan bahwa percakapan dalam aplikasi LINE adalah pernyataan tertutup atau privat sehingga tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Jika isi percakapan dalam grup itu kemudian menyebar, baru bisa disebut pelanggaran.

Kesaksian Donny BU dalam persidangan itu memastikan bahwa bukan Fadhli yang harus dipidana tapi pembocor isi percakapan itu. Hingga saat ini, belum ada pengakuan dalam persidangan siapa yang menyebarkan isi percakapan. Keterangan Hasni, salah satu anggota grup LINE itu, dalam persidangan 12 Januari tidak menunjukkan secara pasti siapa yang membocorkan isi percakapan itu ke Bupati Gowa.

Ostav Mustafa, penggiat Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KoranKiri), menduga Hasni memberikan keterangan palsu untuk menyembunyikan kesaksian tentang siapa sebenarnya yang membocorkan isi percakapan itu. “Bisa jadi Hasni adalah pembocor isi percakapan itu atau ada orang lain di luar grup yang tak berhak mengambil lalu sampai pada Bupati”

Terkait keberadaan Hasni di rumah jabatan saat Bupati Gowa memanggil atasan Fadhli, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Gowa, Andi Rimba Alam, “Pengakuan Hasni dan Fadhli berbeda, Hasni mengatakan ia sendiri yang menemui Bupati, sementara Fadhli mengaku ada beberapa orang yang berada di Rumah Jabatan ketika Bupati membuka isi percakapan LINE itu” ungkap Ostav Mustafa, yang mendampingi Fadhli sejak persidangan perdana.

Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (26/1/2015) ditolak oleh majelis hakim persidangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Majelis hakim yang terdiri dari Minanoer Rahman (ketua), Hasrawati Yunus (anggota), dan Khusnul Khatimah (anggota), menilai Burhanuddin Naas, saksi yang disiapkan oleh JPU tidak berkompeten dalam bidang ITE. Kesimpulan Majelis Hakim itu diambil setelah jawaban yang diberikan oleh saksi ahli tidak sesuai dengan pertanyaan terkait transaksi elektronik yang diajukan oleh Majelis Hakim.

Hingga saat ini, Ichsan Yasin Limpo sebagai pelapor belum pernah menghadiri persidangan. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun ini akan dilanjutkan pada tanggal Senin 9 Januari untuk mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Related Posts

About The Author

Add Comment