PINDU, Pengaduan Pelayanan Publik ala Pinrang

PINDU adalah singkatan dari Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan, sebuah inovasi sistem pengaduan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kabupaten Pinrang

Sudah tiga bulan lebih saya mengurus e-KTP dan hingga kini wujud e-KTP itu belum pernah saya lihat. Saat itu, pihak Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil beralasan bahwa blangko e-KTP sedang kosong. Saya hanya diberi surat keterangan Kartu Tanda Penduduk sementara dan diminta menunggu hingga blangko e-KTP tersedia.

Saya diminta menunggu tanpa kepastian kapan saya bisa kembali mengecek apakah e-KTP saya sudah ada atau belum. Saya pernah menanyakan hal ini via akun twitter kecamatan, sayang berbulan-bulan lewat tak ada jawaban yang saya dapatkan. Bahkan, mention saya ke akun tersebut terbaca atau tidak saya tak tahu.

Ingin bertanya dan mengadu kepada pejabat yang lebih tinggi rasanya percuma. Akun twitter walikota kota dunia ini pun setali tiga uang, jarang sekali merespon kebutuhan akan informasi dan pelayanan pengaduan publik alias warganya. Biasanya, akun itu hanya membalas atau meretweet mention yang berupa pujian saja.

Padahal, sebagai kota yang katanya kota dunia dan smart city, kebutuhan akan informasi dan pelayanan pengaduan publik seharusnya bisa terpenuhi dengan mengikuti perkembangan tehnologi dan informasi, misalnya melalui media sosial. Apalagi untuk sebuah kota yang mengklaim sebagai kota dunia dan smart city, sudah semestinya memiliki sebuah sistem berbasis daring seperti sebuah aplikasi di ponsel cerdas untuk memudahkan pengaduan masyarakat.

Pada Seminar Efektivitas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, 1 November 2016, Sekretaris Daerah Pinrang, Drs. Syarifuddin Side, M.SI, MH memaparkan sistem yang mereka beri nama Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan atau disingkat PINDU ini.

Alur PINDU, sebuah inovasi sistem pengaduan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kabupaten Pinrang

Alur PINDU, sebuah inovasi sistem pengaduan pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kabupaten Pinrang

 

PINDU adalah adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka meningkatkan praktek demokrasi dalam pemerintahan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pembangunan, peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

Melalui PINDU, masyarakat Kabupaten Pinrang memiliki sarana dalam memperoleh informasi dan menyampaikan  pengaduan melalui berbagai media  yang mudah diakses dan terpadu dengan seluruh  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau ingin mengajukan pengaduan ini bisa mengakses PINDU dengan mudah dan beragam dengan memanfaatkan berbagai media;

  1. Kunjungan langsung ke PINDU dengan alamat Jl. Bintang Nomor 1 Kab. Pinrang. Gedung Dua Kantor Bupati Pinrang Lantai I.

  2. Menghubungi Saluran Telpon ( 0421 ) 922-759 atau 0811-416-7599

  3. Mengirimkan SMS ke 0813-9147-1171

  4. Via surel [email protected]

  5. Mengakses situs http://pindu.pinrangkab.go.id

Sejak diluncurkannya, PINDU yang masuk Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Menpan & RB Tahun 2015  ini sudah menangani pengaduang sebanyak 299 pengaduan per Oktober 2016. Kanal yang paling banyak digunakan oleh warga adalah melalui website yaitu 135 pengaduan, via pesan singkat sebanyak 61 sms, telepon sebanyak 28 pengaduan dan yang melakukan pengaduan langsung sebanyak 75 orang.

 

Pengaduan online (daring) melalui website yang menempati urutan teratas ini cukup mengejutkan Andi Mirani, AP, M.Si, Ketua Tim PINDU, “Awalnya kami menggunakan website sebagai edukasi (penggunaan internet) saja tapi ternyata masyarakat lebih banyak yang menggunakan website ini untuk melakukan pengaduan” ungkap Andi Mirani yang juga Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Pinrang.

Berdasarkan statistik yang terpajang di website PINDU, hingga 1 November sore, sudah ada 348 pengajuan yang selesai. Ada 25 pengaduan yang ‘sudah’, dan ada empat pengajuan yang masuk kategori ‘belum’.

PINDU sendiri merupakan  istilah atau sapaan kekerabatan dalam masyarakat Bugis dan Makassar, yang berarti saudara sepupu. “Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, saran, keluhan, pengaduan yang membangun secara terbuka dan bertanggungjawab kepada Pemerintah,  selayaknya berkeluh kesah  kepada saudara  sendiri.” Tutur Drs. H. Syarifuddin side, M.Si, MH, yang merupakan Penanggung Jawab Tim PINDU.

Menariknya, layanan PINDU ini tak hanya bisa dinikmati oleh warga kabupaten Pinrang saja. Warga non Pinrang pun bisa memanfaatkannya jika mengalami masalah pelayanan publik. “misalnya, ada yang lagi melintasi Pinrang mau ke Toraja, tiba-tiba terserang sakit kepala misalnya lalu singgah berobat di Puskemas atau Rumah Sakit di Pinrang dan mendapat pelayanan yang kurang memuaskan, bisa mengadukan ke kami” Ibu Andi Mirani memberi contoh bagaimana PINDU menjadi tempat pengaduan masyarakat, tidak hanya bagi warga Pinrang tapi juga non Pinrang.

dari kiri ke kanan: Jumiati- Petugas Informasi PINDU, Andi Mirani, Ketua Tim PINDU, DADAN SUPARJO SUHARMAWIJAYA, Ombudsman RI dan Andi Irna, Sekretaris Tim PINDU

dari kiri ke kanan: Jumiati- Petugas Informasi PINDU, Andi Mirani, Ketua Tim PINDU, Dadan Suparjo S, Ombudsman RI dan Andi Irna, Sekretaris Tim PINDU

PINDU Pinrang adalah salah satu contoh dari sistem informasi dan pelayanan pengaduan publik yang sudah berjalan. Di beberapa provinsi dan kota lainnya di Indonesia pun sudah ada yang memiliki sistem serupa, misalnya Unit pengaduan informasi dan keluhan (UPIK) Pemerintah kota Yogyakarta yang berbasis telpon, sms dan media sosial. Ada pula aplikasi Qlue yang digunakan Pemprov DKI Jakarta, aplikasi berbasis web, android dan iOS ini memungkinkan warga Jakarta melaporkan peristiwa yang berhubungan dengan infrastruktur ataupun masalah sosial yang mereka hadapi.

Saat ini Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kantor Staf Presiden telah menginisiasi terciptanya sistem pelayanan pengaduan publik satu pintu melalui Layanan Informasi, Pengaduan Online Rakyat. Nantinya, pemerintah pusat akan melakukan integrasi semua pengelolaan pelayanan pengaduan publik di Indonesia menggunakan LAPOR.

Ada pun pemerintah daerah yang telah memiliki dan mengembangkan sistem sendiri tetap diperkenankan menggunakan sistem yang mereka miliki. Sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki akan diminta menggunakan LAPOR. “Kita harapkan nantinya pada tahun 2017, sistem pelayanan pengaduan publik ini sudah bisa berjalan” kata Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia pada saat seminar.

Melihat pemaparan dan mengintip website PINDU membuat saya harus menelan rasa iri sendiri pada warga kabupaten Pinrang karena pemerintah daerah mereka telah menjalankan sebuah sistem pengaduan pelayanan publik untuk menjangkau warganya. Warga Pinrang, kabupaten yang berjarak sekira 215 km dari Makassar ini sudah bisa menikmati layanan pengaduan pelayanan publik yang memudahkan mereka, dengan beragam kanal, untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannnya pembangunan atau pun sekadar menuangkan keluhan mereka.

Sementara saya, warga kota dunia ini, untuk mengetahui e-KTP sudah jadi atau belum saja harus meluangkan waktu khusus ke kantor kecamatan atau Disdukcapil. Itu pun, kadang kala harus menembus macet. Sungguh saya iri sembari berharap layanan informasi dan  pengaduan pelayanan publik di kota di mana saya tinggali bisa saya akses melalui ponsel.

Related Posts

About The Author

Add Comment