Kecewa Pada Pelayanan Publik? Mengadulah Pada Ombudsman

Ibu saya seorang yang keras kepala. Juga, suka bicara tanpa tedeng aling – aling. Apa yang ia mau ungkapkan suka keluar begitu saja dari mulutnya. Suatu hari ia ke kantor lurah yang tak jauh dari rumah kami. Saya tak tahu apa yang ia lakukan di sana. Sepulangnya ia bilang begini: “Ndak mau ma’ ke kantor lurah lagi, sudah ka’ mengamuk di sana”. Ternyata ia ke kantor lurah untuk menumpahkan kekecewaannya, tepatnya kemarahannya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ia urus sekian lama belum juga keluar.

Apa yang dialami oleh ibu saya mungkin juga terjadi pada banyak orang negeri ini. Pengurusan KTP memakan waktu lama, belum lagi kadang menguras isi kantong karena adanya pungutan – pungutan di luar aturan resmi. KTP hanyalah salah satu contoh dari pelayanan publik di negeri ini. Masih sangat banyak pelayanan publik lainnya yang dalam pelaksanaannya begitu mengecewakan. Butuh waktu lama dan kadang menguras dana besar jika ingin menempuh proses cepat.

Ombudsman Republik Indonesia, lembaga yang menangani pengaduan pelayanan publik mencatat setidaknya ada 6679 kasus selama periode 1 Januari – 31 Desember 2014. Angka sebesar itu tentu masih berupa puncak gunung es, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengadukan masalah mereka pada  Ombudsman.

Ombudsman sendiri adalah lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Data tersebut terungkap dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi – Selatan. Kegiatan ini terselenggara selama 2 (dua) hari, 3 – 4 November 2015 di Hotel Ibis Makassar dan diikuti oleh peserta yang berasal dari perwakilan jurnalis, aktivis LSM/NGO, pemerintah dan perwakilan masyarakat.

Suasana pelaksanaan Bimtek Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulsel.

Suasana pelaksanaan Bimtek Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulsel.

Kegiatan ini diawali dengan pemutaran video tentang pelayanan publik yang banyak mendapat sorotan masyarakat. Dalam video berjudul Masyarakat Peduli Pelayanan Publik itu tergambarkan masalah – masalah yang sering terjadi terkait pelayanan publik seperti pelayanan listrik, air, rumah sakit, pendidikan dan juga fasilitas umum semisal jalanan yang kadang mencelakai pengguna.

Dalam sambutannya, Subhan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa masih banyak yang belum memahami dengan baik apa itu Ombudsman. “Dalam salah satu kasus tanah yang kami tangani, pelapor meminta kami membuatkan sertifikat tanah” kata Subhan. Hal ini menandakan, selain tidak memahami tugas dan wewenang Ombudsman, masyarakat juga berharap lebih pada lembaga ini.

Lebih lanjut, Subhan mengharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat memahami  dasar-dasar tentang pelayanan publik di Indonesia; hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pengelolaan pengaduan dan gambaran umum mengenai investigasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam BimTek 2 (dua) hari itu salah satu pemateri memaparkan metode mystery shopping sebagai salah satu metode dalam rangka pengawasan pelayanan publik. “Kami juga berharap, peserta dapat menjadi perpanjangan tangan Ombudsman jika menemui masalah pada pelayanan publik” harap Subhan.

Tugas Kelompok tentang Dasar - Dasar Pelayanan Publik

Tugas Kelompok tentang Dasar – Dasar Pelayanan Publik

Sejak berdirinya Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, per 1 Juli 2012, ada 38 kasus selama 6 (enam) bulan pertama. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 228 kasus laporan yang masuk dan pada tahun 2014 ada 253 kasus. “Untuk tahun 2015 sampai minggu lalu (akhir Oktober), sekitar 2012 kasus laporan yang masuk. Yang diselesaikan sekitar 60% dari laporan yang masuk” ungkap Maria Ulfa, Asisten Penyelesaian Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel.

Angka pengaduan ini terbilang kecil, tapi bukan berarti bahwa pelayanan publik di Sulsel sudah sangat bagus.  “Mungkin karena ini (Ombudsman) terbilang baru di Sulsel, contoh Perwakilan NTT yang berdiri sejak tahun 2010 jumlah kasus mencapai 400an” kata Maria Ulfa. Keterbatasan sosialisasi juga menjadi kendala bagi Ombudsman RI Sulsel, masih banyak masyarakat penerima atau calon penerima pelayanan publik yang belum mengetahui keberadaan Ombudsman.

Pelaksana pelayanan publik di wilayah Sulsel sendiri pun masih banyak yang belum mengetahui dengan baik tugas dan wewenang lembaga ini. Sejauh ini sosialisasi baru diadakan beberapa kota/kabupaten, “Sudah banyak daerah di luar Makassar yang meminta sosialisasi namun belum sampai 10 kota/kabupaten yang kami datangi” beber Maria Ulfa.

Masih menurut Maria Ulfa, pengaduan terbanyak terkait pelayanan oleh lembaga pemerintah daerah, semisal perijinan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masalah perijinan sendiri biasanya berkaitan dengan masalah pungutan tidak resmi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait.

Metode Mistery Shopping, salah satu metode investigasi Ombudsman RI.

Metode Mistery Shopping, salah satu metode investigasi Ombudsman RI.

Upaya sosialisasi guna mengenalkan Ombudsman ini terus dilakukan oleh Perwakilan Sulsel, baik itu melalui media sosial maupun setiap ada kesempatan berkunjung ke daerah. “Meski tidak dalam pertemuan besar semacam seminar namun kami  berupaya melakukan fungsi sosialisasi. Melalui kegiatan seperti ini, BimTek, mungkin teman – teman peserta dapat menjadi perpanjangan informasi tentang keberadaan Ombudsman” harap Maria Ulfa.

Ombudsman RI Perwakilan Sulsel membuka pelayanan pengaduan di kantor mereka di  Alaudin Plaza, BA No. 9, Jl. Sultan Alaudin Makassar atau melalui Telp/Fax : (0411) 8224082 – Hp 0811 4112411. Pengaduan juga bisa melalui email; [email protected].  Bisa juga melalui akun twitter @ORISulsel.

Untuk menindaklanjuti setiap aduan, Ombudsman akan menilai terlebih dahulu apakah menjadi kewenangan mereka atau tidak. Pada saat pelapor datang menyampaikan baik itu secara tertulis atau lisan, biasanya Ombudsman sudah bisa menyimpulkan bisa  tidaknya ditindaklanjuti.

Andai saja keberadaan Ombudsman ini sudah sampai di telinga ibu saya, mungkin ia tak perlu datang mengamuk di kantor lurah. Sampai saat ini, saya tak tahu apakah Ibu saya sudah ‘berbaikan’ dengan pak lurah. “Ada ki Pak Lurah tadi, senyum – senyum ki sama saya tapi saya cueki” kata Ibu saya suatu hari.

 

Related Posts

About The Author

One Response

Add Comment