Elanto, Konvoi, dan Lalu Lintas Kita

Sabtu, 15 Agustus 2015, seorang pria mengadang konvoi Harley Davidson Club Indonesia di perempatan Condong Catur, Yogyakarta. Aksi itu segera tersebar via media sosial dan menuai banyak reaksi netizen.

Apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebab hingga pria bernama Elanto Wijoyono ini nekat mengadang konvoi rombongan pengendara motor gede (moge) itu?

Yogyakarta, 14-17 Agustus 2015 berlangsung Jogja Bike Rendezvous 2015 yang melibatkan ribuan pengendara (bikers) moge dari seluruh Indonesia. Saat melakukan konvoi sabtu sore, 15 Agustus, Elanto mengadang rombongan itu karena merasa rombongan pengendara moge merampas hak pengguna jalan lain. Dari video yang beredar, konvoi itu tampak menerabas lampu merah yang membuat pengguna jalan dari arah lain harus berhenti meski sudah lampu sudah hijau.

“Saya punya dua alasan untuk melakukan pencegatan. Pertama, penggunaan pengawalan sudah diatur di Undang-Undang No 22 tahun 2009 mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan hak utama menggunakan jalan. Rombongan motor tidak termasuk salah satunya.” Kata Elanto, seperti yang dikutip oleh Rappler.

Lebih lanjut Elanto menjelaskan alasan kedua adalah soal konvoinya. “Konvoi apapun, tidak hanya moge. Cenderung ada pelanggaran pada konvoi, seperti konvoi parpol, konvoi suporter dan sebagainya, baik dengan pengawalan maupun tidak.” Rupanya, kegelisahan Elanto ini sudah ia utarakan sejak tahun lalu pada Direktur Lalu Lintas Polda DI Yogyakarta untuk mengatur konvoi kendaraan bermotor. Sayang tidak ada solusi konkret di lapangan.

Hari itu Elanto mendatangi mendatangi pos polisi di Jombor untuk meminta mereka mengatur konvoi, tapi petugas lapangan memintanya ke Dirlantas. Sabtu siang, Elanto ke kantor Dirlantas Polda DIY, tapi tak berhasil menemui Ka Dirlantas setelah menunggu satu jam.

Sekira pukul 15:00 Elanto ke ke pos polisi di perempatan Condong Catur. Di perempatan itu sudah ada beberapa orang dan media yang datang. Sebelumnya, Elanto sempat mengumumkan melalui akun twitter miliknya, @joeyakarta. Di pos polisi itu ada 5 – 6 orang petugas. Pada mereka Elanto menyatakan akan menegur secara langsung jika polisi tak mengatur. Tak lama kemudian, konvoi berdatangan dan terjadilah seperti apa yang terekam di video dan foto yang banyak beredar.

Target Elanto sederhana: kalau lampu merah, konvoi itu harus berhenti. Setelah beberapa kali lampu merah, polisi lalu lintas mau menuruti dan mengatur sesuai lampu. Itu pun baru bisa dilakukan setelah Elanto bersama beberapa orang yang datang memaksa mengadang rombongan yang mencoba menerabas lampu merah.

Elanto Konvoi dan Lalu Lintas Kita

Elanto menyoroti soal lampu merah, soal pengawalan dan aturan yang tidak ditegakkan. Aturan yang dimaksud adalah Pasal 134 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu berbunyi:

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; dan g. konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Poin ‘g’ inilah yang menjadi alasan pembenar bagi polisi saat melakukan pengawalan konvoi rombongan moge itu. Frasa ‘kepentingan tertentu’ memang elastis alias karet, mengundang interpretasi berbeda. Namun, seandainya konvoi itu untuk ‘kepentingan tertentu’ dalam hal ini adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, semisal; kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam, mungkin tak akan mengusik rasa keadilan pengguna jalan lain.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sendiri, seperti dirilis detik.com, menegaskan bahwa konvoi itu tidak melanggar aturan karena yang berhak menilai kepentingan itu adalah polisi. Kapolri juga berkilah bahwa ada pasal itu mengatur tentang hak diskresi yang dimiliki oleh polisi. “Polisi itu yang memberikan diskresi, boleh di dalam UU-nya boleh, makanya minta pengawalan polisi,” kata Kapolri.

Memang betul bahwa diskresi atau kebebasan bertindak dimiliki oleh polisi, tetapi diskresi diperbolehkan apabila tidak ada peraturan yang mengatur secara lengkap, padahal di Pasal 134 UU 22/2009 sudah diatur lengkap. Satu hal lagi, diskresi seharusnya dilakukan demi kepentingan umum, bukan demi kepentingan segelintir golongan atau kelompok saja. Lalu apa urgensi konvoi moge mendapat perlakukan khusus?

Dari beberapa gambar yang beredar di media sosial, tampak pula polisi yang mengawal rombongan itu justru ikut melanggar aturan. Saat dihentikan oleh Elanto, tampak 2 (dua) kendaraan pengawal yang berhenti tepat di tengah zebra cross. Tentu bukan contoh yang bagus bagi penegakan aturan berlalu-lintas. Jika sang penegak aturan saja sudah melanggar, bagaimana bisa berharap aturan itu bisa diterapkan dengan baik.

Bila mau jujur, dalam keseharian kita berlalu – lintas, tak hanya konvoi moge yang kerap mengganggu. Kita acapkali menggerutu pada konvoi lain seperti rombongan supporter sepakbola. Tak hanya itu, sadar atau tidak, kita pun sering menjadi pelanggar lalu lintas karena berbagai alasan, biasanya karena tergesa – gesa. Coba ingat, berapa kali kita berhenti di tengah zebra cross, menerabas lampu merah atau melawan arus?

Aksi Elanto ini sejatinya mengingatkan kita bahwa sopan – santun, etika dan ketaatan pada peraturan dalam berkendara di negara ini sangatlah rendah. Elanto sudah mengingatkan kita semua, pengguna jalan dan aparat penegak aturan, sekarang tergantung pada kemauan kita semua. Mau atau tidak untuk tertib berlalu-lintas.

Related Posts

About The Author

Add Comment