Belajar Dari Kasus Puskesmas Cenrana

Tiga hari ini linimasa media sosial saya, khususnya Facebook, ramai oleh pemberitaan adanya jenazah yang terpaksa diangkut pulang ke rumah menggunakan mobil pengangkut ikan. Adalah Muhammad Rusli, seorang netizen, yang mengunggah pertama kali di laman Facebooknya tentang penolakan Puskesmas Cenrana Kab. Maros untuk meminjamkan ambulans untuk membawa jenazah keluarganya.

Pada tanggal 30 Desember 2015, Muhammad Rusli menuliskan status penolakan Puskesmas Cenrana itu dengan mengadukan pihak Puskesmas ke Presiden Jokowi. Rusli menuliskan;

Yth Presiden Bapak Jokowi, tadi sekira pukul 8.30 Wita seorang warga desa labuaja, kec cenrana, kab maros bernama Denggang meninggal di puskesmas Cenrana . Yang kami sayangkan Pak Presiden karena pihak puskesmas tidak mau meminjamkan mobil ambulancenya terpaksa mayat orangtua kami menggunakan mobil pengangkut ikan. Duh kakunya pejabat di negeti ini.

Beragam reaksi pun bermunculan, dari warga biasa hingga Plt Bupati Maros. Sebagian besar menyayangkan sikap Kepala Puskesmas tersebut, juga hujatan, meski tak sedikit yang mengungkap nada pembelaan.

Penjabat Bupati Maros, A Herry Iskandar mengungkapkan kemarahannya, ”Apapun alasannya, manusia adalah makhluk mulia di hadapan Tuhan,” tegas Herry kepada Rakyatku.com melalui sambungan telepon, Rabu (30/12/2015).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yang dilansir Rakyatku.com, dr Firman Jaya menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Hj, Ernawati, Kepala Puskesmas Cenrana sudah benar jika menurut aturan. “Mobil puskesmas itu merupakan mobil keliling yang difungksikan untuk sosialisasi, promosi kecepatan, membawa pasien rujukan ke rumah sakit. Jadi seusai Permenkes nomor 74 tahun 2014 tidak ada yang mengatur untuk pengantaran jenazah,”

Kepala Dinas ini sendiri salah mengutip, Permenkes Nomor 74 Tahun 2014 sejatinya adalah aturan mengenai PEDOMAN PELAKSANAAN KONSELING DAN TES HIV. Aturan yang dimaksud sebenarnya adalah Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001, tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik. Dalam aturan itu memang fungsi ambulans bukan sebagai pengantar jenazah.

Dalam Kepmenkes itu dijelaskan jenis kendaraan; 1. Ambulans transportasi; 2. Ambulans gawat darurat; 3. Ambulans rumah sakit lapangan; 4. Ambulans pelayanan medik bergerak; 5. Kereta jenazah. 6. Ambulans udara. Pada poin 5 terlihat bahwa pengantaran jenazah memiliki kendaraan sendiri yaitu kereta jenazah, terpisah dari fungsi ambulans.

Kepala Puskesmas Cenrana dan Kepala Dinas Kesehatan Maros sendiri sudah menjani pemeriksaan oleh Inspektorat Maros pada Kamis, 31 Desember 2015. Inspektorat Maros sendiri akan memeriksa pihak keluarga untuk penyelidikan lebih lanjut kemudian merekomendasikan hasilnya pada Bupati Maros apakah menemukan pelanggaran berujung sanksi atau tidak. Sanksi terberat yang menanti Hj Ernawati adalah pencopotan dari jabatannya sebagai Kepala Puskesmas Cenrana.

 

Tanggapan netizen terhadap penolakan peminjaman ambulans Puskesmas Cenrana.

Tanggapan netizen terhadap penolakan peminjaman ambulans Puskesmas Cenrana.

 

Pencopotan jabatan Kepala Puskesmas karena pihak Puskesmas tidak membolehkan penggunaan ambulans untuk mengantar jenazah sendiri sudah pernah terjadi. Pada akhir September 2015, Bupati Sinjai, Sabirin Yahya, mencopot Suherlan dari jabatan Kepala Puskesmas Lappadata, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan karena kasus serupa.

Suherlan dicopot sebagai Kepala Puskesmas Lappadata saat itu pihak Puskesmas tidak membolehkan seorang warga menggunakan ambulans untuk membawa jenazah anaknya dengan alasan Puskesmas tidak memiliki ambulans untuk mengangkut mayat. Akhirnya, sang ayah membonceng dengan sepeda motor mayat anaknya dari Puskesmas Lappadata ke rumah duka.

Kasus ini juga ramai di media sosial dan berujung pada pencopotan Suherlan sebagai Kepala Puskesmas. Suherlan hanya bisa pasrah menerima pencopotan itu karena merasa bahwa dirinya sudah menjalankan Standard Operating Procudure (SOP) penggunaan ambulans.

Ia menyayangkan karena sudah menjalankan SOP tetapi dirinya tetap kena pencopotan sebagai kepala Puskesmas. “Saya sudah jalankan SOP penggunaan ambulans tapi kenapa bawahan yang dikorbankan,” kata Suherlan menyikapi pencopotannya.

Standart Operating System atau SOP inilah yang seharusnya dibuat lebih lentur dengan mengijinkan penggunaan ambulan untuk mengantar jenazah. Manji Lala, seorang blogger gizi dan kesehatan mengusulkan tambahan aturan dalam SOP itu, “Jika mobil jenazah belum tersedia di PKM (Puskesmas) maka mobil ambulans bisa digunakan untuk mengantar jenazah sepanjang bisa dipastikan bahwa tidak ada kondisi gawat darurat yang membutuhkan ambulans” demi memungkinkan penggunaan ambulans dalam mengantar jenazah.

Manji Lala melihat penggunaan ambulans sebagai pengantar jenazah jauh lebih aman dari sisi kesehatan dibandingkan penggunaan mobil pengangkut ikan, misalnya. “Jauh lebih aman menggunakan ambulan karena orang PKM pasti punya cara untuk sterilisasi mobil setelah menganngkut jenazah” ungkapnya.

Suherlan dan Hj Ernawati mungkin benar secara aturan tapi keduanya lalai pada satu hal, sisi kemanusiaan. Namun, menghakimi dan menghujat rasa kemanusiaan mereka juga rasanya terlalu naïf. Kita tak bisa melihat ke dalam nurani mereka berdua. Kita tak tahu bagaimana perasaan mereka saat kejadian. Mungkin saja mereka mau meminjamkan ambulans tapi tak mau melanggar aturan yang ada.

Kita tak tahu ada berapa kasus serupa yang akan terulang. Pencopotan seorang Kepala Puskesmas karena menolak meminjamkan ambulans untuk mengantar jenazah bisa saja terjadi lagi ke depan, mengingat aturan Kepmenkes No 143/Menkes-kesos/SK/II/2001 itu belum dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang mencukupi. Di negeri ini, tak semua Puskesmas memiliki kereta jenazah untuk keperluan pengantaran jenazah sehingga harapan warga tentulah pada ambulans yang tersedia.

Hal yang paling memungkinkan adalah dengan mengubah atau memperbaiki aturan yang ada. Mungkin dengan mengijinkan peruntukan ambulans untuk jenazah dengan tetap mematuhi standar kesehatan. Mengharapkan pemerintah menyediakan kereta jenazah di semua Puskesmas sepertinya masih sangat jauh. Dengan mengubah aturan, semua Kepala Puskesmas juga bisa mengabdi dengan tenang tanpa khawatir akan mengalami kasus serupa di kemudian hari.

Kita tentu tak mengharapkan ada warga Indonesia terpaksa mengantar jenazah keluarganya dengan mobil pengangkut ikan atau memboncengnya dengan motor bukan? Bukankah memperlakukan jenazah dengan layak, sebagai penghormatan terakhir, harus kita lakukan?

Related Posts

About The Author

Add Comment