5 Cendikiawan Terkenal Bugis

Jauh sebelum Habibie lahir di Parepare, ada banyak cendikiawan – cendikiawan terkenal Bugis yang tak diketahui orang banyak. Para Cerdik pandai ini menjadi tokoh kunci dalam pemerintahan kerajaan – kerajaan di tanah Bugis pada masa lampau.

Berikut ini 5 Cendikiawan Terkenal Bugis yang saya sarikan dari berbagai sumber.

1. Nene’ Mallomo

Nene’ Mallomo merupakan salah satu tokoh cendekiawan terkemuka di Sidenreng Rappang (Sidrap) Sulawesi Selatan. Nama asli Nene’Mallomo adalah La Pagala, namun ada juga yang menyebut La Makkarau. Nene’ Mallomo dikenal sebagai seorang intelektual yang mempunyai kapasitas dalam hukum dan pemerintahan serta berwatak jujur dan adil kepada seluruh masyarakatnya.

Nene’ Mallomo telah menjadi simbol yang melegenda di daerah Bugis. Salah satu hasil dari buah pemikirannya adalah berupa sebuah prinsip yang harus dijalankan oleh aparat kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Prinsip tersebut dikenal dengan ungkapan “Naiya Ade’ Temmakkeana’ Temmakkeappo” yang bermakna hukum tidak mengenal anak – cucu.

Nene’ Mallomo hidup sekitar abad 16 M pada masa pemerintahan La Patiroi, Addetuang Sidenreng. Ada pula yang menyebutkan bahwa Nene’ Mallomo lahir sebelum masa pemerintahan La Patiroi yaitu pada masa pemerintahan La Patteddungi dan meninggal pada tahun 1654 M.

Falsafah hidup suku Bugis yang berbunyi Resopa Temmangingngi Namalomo Naletei Pammase Dewata juga berasal dari Nene’ Mallomo. Falsafah ini berarti hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah salah satu alasan mengapa suku Bugis terkenal sebagai pekerja – keras.

2. Kajao Laliddo

Kajao Laliddo atau Kajao Laliddong adalah seorang pemikir dan negarawan ulung dari tanah Bugis. Pemikiran politik dan konsep ketatanegaraannya dianut dan dijalankan oleh sejumlah kerajaan di Bugis.
Kajao Laliddong adalah sebuah gelar yang memiliki makna orang cerdik atau pandai dari kampung Laliddong. Nama cendikiawan terkenal Bugis ini adalah La Mellong. Ada yang menyebut La Mellong lahir pada tahun 1507, tetapi sumber pasti menyebut dia berkiprah antara abad ke-16 dan 17.

Kajao Laliddong diangkat menjadi penasehat kerajaan Bone pada masa pemerintahan La Tenri Rawe Bongkange. Pada masa pemerintahan ini, kerajaan Bone mengalami perkembangan sangat pesat berkat sumbangsih pikiran Kajao Laliddong. Menurutnya, seorang raja harus memiliki nilai – nilai atau sifat – sifat; Lempu’ (kejujuran), Acca (kepandaian), Asitinajang (kepatutan), Getteng (keteguhan), Reso (usaha dan kerja keras), dan Siri’ (harga diri).

Gagasan-gagasan Kajao Laliddong sangat dekat dengan demokrasi. Dalam gagasan-gagasannya, Kajao jelas sekali menentang kekuasaan raja yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi. Pada abad ke-16 dan 17, jauh sebelum revolusi Perancis meletus di Eropa, kerajaan-kerajaan Bugis sudah mengenal pembatasan kekuasaan raja. Sementara di Eropa raja-raja masih memerintah dengan gaya absolutisme.

3. Arung Bila
Arung Bila to Maccana Soppeng adalah cerdik pandai dari Kerajaan Soppeng. Arung Bila adalah jabatan yang berfungsi sebagai Pangepa, sebuah jabatan yang sangat penting dalam pemerintahan kedatuan Soppeng di masa lalu. Arung Bila berfungsi menciptakan stabilitas antara Raja (Datu Soppeng) dengan rakyatnya.

Salah satu Arung Bila yang terkenal adalah La Waniaga, namun ada pula yang mengatakan bahwa nama Arung Bila yang dimaksud “La Taweng” atau “La Wadeng”. buah pikiran Arung Bila sempat dimuat di dalam buku Dr. B.F. Mathes Boegineshe Christomathie yang diterbitkan di Amsterdam tahun 1872.

Arung Bila diakui sebagai to Maccana to Soppeng (orang pintarnya Soppeng). Pikiran-pikiran cendikiawan terkenal Bugis Arung Bila telah mewarisi masyarakat Soppeng tata pemerintahan dan tata masyarakat yang beradab. Menurut Arung Bila, sebuah negeri akan dikatakan baik apabila memiliki; pemimpin yang jujur, mata air atau sumber air, sawah maupun perkebunan yang luas, pasar, orang tua yang pandai dan jujur dan yang terakhir adalah memiliki dukun atau orang yang bertugas menyembuhkan masyarakat yang sedang sakit.

Buku Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, salah satu cendikiawan terkenal Bugis | foto: Goodreads

Buku Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, salah satu cendikiawan terkenal Bugis | foto: Goodreads

4. Amanna Gappa

La Pattelo Amanna Gappa adalah Matowa Wajo yang ketiga di Makassar dan menjadi Kepala perniagaan di Gowa – Tallo sejak tahun 1697-1723. Keberadaan orang Wajo di Gowa – Tallo terjadi setelah perang saudara di Wajo pada abad 16 yang menyebabkan kehancuran ibukota Wajo saat itu yaitu Tosora dan juga menimbulkan kelaparan. Akibat perang saudara itu, banyak orang Wajo yang mengungsi ke Gowa – Tallo.

Pada tahun 1676, Sultan Gowa mengundang para matowa (ketua) dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengalaman dalam bidang pelayaran untuk berdiskusi. Mereka membicarakan aturan-aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelayaran dan perdagangan. Perundingan ini dipimpin oleh Amanna Gappa, Matowa Wajo, sehingga tradisi pelayaran yang lahir dari perundingan ini disebut hukum laut Amanna Gappa. Peraturan ini ditulis dengan bahasa Bugis yang terdiri dari 18 buku lontar dan dikenal dalam bahasa bugis sebagai “Ade Alloping-loping Bicarana Pabalue”, secara harfiah berarti “Aturan Pelayaran dan Perdagangan.”

Hukum Laut Amanna Gappa lebih cenderung menganut konsep kebebasan berlayar di laut. Lebih lanjut, Hukum Amanna Gappa juga telah mengatur hak dan kewajiban pemilik kapal dan anak buah kapal. Konsep-konsep kepemilikan laut kemudian diadopsi oleh Hukum Laut Modern, yang dapat ditemukan dalam sejumlah konvensi internasional. Kelak dasar dari Hukum Amanna Gappa ini kemudian diadopsi di Eropa dan sampai saat ini dipakai sebagai Hukum Maritim Internasional. Pada tahun 1961 hukum ini masih diterbitkan di Makassar dan digunakan oleh para pelaut Bugis – Makassar sampai sekarang.

 

5. Puang ri Maggalatung

La Tadampare Puangrimaggalatung, adalah putra La Tompiwanua dan We Tenrilawi. Terpilih menjadi Arung Matowa Wajo keempat sekitar sekitar tahun 1491 hingga 1521. Disebut dalam lontarak bahwa La Taddangpare Puang Ri Maggalatung adalah seorang ahli pikir di jamannya. Ia juga seorang negarawan, ahli strategi perang, ahli dibidang pertanian, dan ahli hukum. Kejujurannya menjalankan pemerintahan terkenal baik di dalam maupun di luar negerinya.

Di masa pemerintahan salah satu cendikiawan terkenal Bugis ini, Wajo mencapai keemasannya. Wilayah yang luas, pemerintahan yang berpihak pada rakyat, panen yang melimpah ruah dan sistem peradilan yang berkeadilan.

La Tadangpare Puang Ri Maggalatung meletakkan dasar pemerintahan yang bersifat demokratis di Wajo dengan melaksanakan peraturan atau hukum kejujuran. Arung Matoa Wajo ke- IV ini memfungsikan semua pejabat sesuai struktur pemerintahan yang berlaku.

Pejabat pemerintahan terdiri dari; Arung Matoa, Paddanreng 3 orang, Pilla/Bate Lompo (panglima besar) 3 orang, pembicara 30 orang, dan Suro Palele/Ribateng 3 orang, ke semuanya berjumlah 40 orang dan disebut Arung Patappuloe. Selain Arung Patappulo, ada pula Arung Bentengpola yang mengangkat dan melengserkan Arung Matowa atau raja Kerajaan Wajo jika dianggap melakukan pelanggaran fatal.

Salah satu falsafah Puang ri Maggalatung yang terkenal hingga kini adalah “Maradeka to wajoe najajiang alena maradeka, tanaemi ata, naia tau makketanae maradekamaneng, rilaleng tampumupi namaradeka napoada adanna, napogau gauna ade’ assimaturusengmi napapoang” yang berarti “Merdeka orang wajo, lahir dengan merdeka, tanah yang jadi bawahan, setiap orang yang hidup di wajo merdeka semua, bebas berpendapat, bebas bekerja, hanya kata sepakat yang jadi pedoman hukum.

Saat ini di Kabupaten Wajo berdiri sebuah kampus yang mengambil namanya yaitu Perguruan Tinggi Swasta Puang ri Maggalatung yang mengambil nama salah satu cendikiawan terkenal Bugis itu.

Related Posts

About The Author

10 Comments

Add Comment